inilah peran 4 jenderal Polri tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto

  Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara akhirnya terbongkar. 

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan empat perwira tinggi (jenderal) Polri sebagai tersangka dalam skandal yang kini menjadi sorotan publik dan terus didalami terkait adanya indikasi dugaan upaya makar.

Keempat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Rincian Peran Masing-Masing Tersangka

Hingga saat ini, Mabes Polri telah mengurai secara terperinci mengenai peran dan keterlibatan dari masing-masing perwira tinggi tersebut dalam skandal penyadapan ilegal ini:

1. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri / Eks Kepala Staf Kepresidenan)

Peran Utama: Diduga sebagai pihak penanggung jawab utama dan pengarah dalam operasi penyadapan ilegal tersebut.

Detail Perbuatan: Memasukkan nomor ponsel Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat, tokoh politik, media, hingga pengusaha ke dalam sistem penyadapan (Lawful Interception Management System / LIMS) tanpa prosedur hukum atau verifikasi yang sah.

2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)

Peran Utama: Pelaksana teknis operasional dalam memfasilitasi dan mengelola aktivitas penyadapan ilegal.

Detail Perbuatan: Bersama tersangka lainnya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi serta memfasilitasi perintah akses ilegal terhadap saluran komunikasi target.

3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri)

Peran Utama: Terlibat dalam mengeksekusi illegal access dan penghapusan data elektronik (upaya penghilangan barang bukti).

Detail Perbuatan: Turut memanipulasi serta menghapus jejak data rekaman sadapan elektronik di sistem pasca-terendusnya operasi tersebut oleh pihak berwenang.

4. Irjen Pol. Slamet Uliandi (Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Irjen Slamet dilakukan usai penyidik merampungkan gelar perkara serta mendalami alat bukti dan alur komando di unit monitoring.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," ujar Suhermanto di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026) malam, dalam Tribunnews.com

Menurutnya, posisi informal sebagai pengendali operasional di balik layar tersebut lahir dari rekam jejak kepemimpinan Slamet di unit teknis kepolisian tersebut.

"Peran tersangka SU adalah sebagai Dewan Pembina dari MC (Monitoring Center) Bareskrim Polri. Di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," tutur Suhermanto.

Akibat pengaruh posisionil tersebut, para pejabat aktif Bagian Monitoring yakni tersangka Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta (AS), tidak memiliki keleluasaan bergerak tanpa lampu hijau darinya. 

Setiap kali hendak menjalankan provisioning atau penyadapan, mereka wajib mengantongi izin dari Slamet.

"Sampai dengan saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," jelas Suhermanto.

Tidak hanya mengendalikan izin masuk, peran Slamet berlanjut hingga upaya penghilangan barang bukti (obstruction of justice). 

Pada awal Oktober 2026, tersangka AS melapor dan meminta izin kepada Slamet untuk menghapus seluruh file rekaman hasil sadapan yang selama ini tersimpan, yang langsung disetujui (ACC) oleh Slamet.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," papar Suhermanto.

Modus Operandi dan Kronologi Pengusutan

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. 

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. 

Sejumlah nomor telepon tersebut dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi, serta dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Sasaran dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya nomor telepon Presiden RI, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. 

Menurutnya, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. 

Tak hanya itu, sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memisahkan dan memerintahkan penghapusan jejak log serta file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS untuk menghilangkan rekam jejak aktivitas penyadapan.

Kasus ini kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan perbuatan tersebut ke polisi pada 30 Oktober 2026. 

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit handphone, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk. 

Dari hasil penyidikan dengan metode scientific crime investigation, penyidik menetapkan para perwira tinggi tersebut sebagai tersangka.