Surplus dagang China bisa picu krisis ekonomi dunia berikutnya

 China selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia. Produksi besar-besaran membuat barang dari China membanjiri pasar global dengan harga yang relatif murah.

Namun, kondisi ini mulai menimbulkan persoalan baru karena kemampuan dunia dalam menyerap produk China gak tumbuh secepat produksinya. Pada 2025, berdasarkan data General Administration of Customs of China (GACC), surplus perdagangan China bahkan mendekati 1,2 triliun dolar AS atau sekitar Rp19 ribu triliun, dan tumbuh sekitar tiga kali lebih cepat dibandingkan perdagangan barang global.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penyesuaian, tekanan terhadap China dan negara-negara mitranya bisa semakin besar. Bahkan, Michael B. G. Froman, Presiden Council on Foreign Relations, menilai situasi ini berpotensi berkembang menjadi guncangan ekonomi global.

1. Produksi China sudah terlalu besar

China saat ini menyumbang hampir 30 persen produksi industri dunia. Berdasarkan data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dalam laporan 2024, porsinya bahkan diperkirakan bisa mencapai 45 persen pada 2030. Kondisi tersebut menunjukkan betapa besarnya peran China dalam manufaktur global. Masalahnya, produksi yang terus meningkat perlu diimbangi dengan permintaan yang juga cukup besar.

Selama beberapa dekade, model ekonomi China berjalan dengan mengandalkan ekspor dan pembangunan kapasitas industri. Ketika ukuran ekonomi China masih lebih kecil, strategi tersebut relatif mudah dilakukan karena pasar global masih mampu menyerap tambahan produk dari China.

Sekarang situasinya berbeda karena ukuran ekonomi China sudah jauh lebih besar, sementara pertumbuhan permintaan dunia tidak cukup cepat untuk mengikuti laju produksinya. Kalau terus dipaksakan, China berisiko menghadapi kondisi ketika jumlah barang yang diproduksi jauh lebih banyak daripada pembelinya.

2. Subsidi membuat persaingan makin sengit

Salah satu faktor yang membuat kapasitas produksi China terus bertambah adalah dukungan pemerintah terhadap sektor industri. Menurut analisis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hampir 60 persen kenaikan pangsa pasar global perusahaan manufaktur asal China pada periode 2005-2023 dapat dijelaskan oleh subsidi yang mereka terima.

Sistem pembiayaan yang diarahkan negara juga membuat perusahaan di sektor prioritas bisa memperoleh akses pendanaan dalam jumlah besar. Kondisi ini memungkinkan perusahaan terus memperluas produksi dan kapasitasnya, bahkan ketika tingkat keuntungannya sangat tipis.

Dampaknya gak hanya dirasakan negara lain, tapi juga perusahaan China sendiri. Hampir 30 persen perusahaan industri China disebut beroperasi dalam kondisi rugi, naik dari sekitar 20 persen sebelum pandemik COVID-19.

Dalam sektor dengan pertumbuhan investasi paling cepat, angkanya bahkan bisa mencapai 34 persen. Fenomena persaingan berlebihan ini dikenal dengan istilah neijuan, ketika perusahaan terus meningkatkan produksi dan menurunkan harga demi mempertahankan pangsa pasar meskipun keuntungan yang diperoleh semakin kecil.

3. Negara lain mulai membatasi produk China

Masalah berikutnya muncul ketika negara-negara lain mulai merasa tertekan oleh derasnya produk China. Jerman menjadi salah satu contoh karena ekspor barangnya ke China pada 2025 turun 9,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan 23 persen dibandingkan puncaknya pada 2022.

Pada saat yang sama, impor Jerman dari China justru meningkat di ribuan kategori produk. Kondisi ini membuat industri manufaktur Jerman, terutama otomotif, menghadapi tekanan yang semakin berat.

Situasi tersebut kemudian mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan tarif, aturan kewajiban penggunaan komponen lokal, dan pembatasan tertentu. Uni Eropa bahkan sudah mengenakan bea penyeimbang hingga 35,3 persen terhadap kendaraan listrik buatan China setelah penyelidikan terkait subsidi.

Kalau tren proteksionisme semakin meluas, akses perusahaan China ke pasar luar negeri bisa semakin terbatas. Bagi China, kondisi ini berbahaya karena ekspor merupakan salah satu penopang penting model pertumbuhan ekonominya.

4. Krisis China bisa menyebar ke negara lain

Kalau ekspor China tiba-tiba melambat, dampaknya gak akan berhenti di dalam negeri. Negara-negara yang sangat bergantung pada permintaan China bisa ikut mengalami penurunan ekspor dan harga komoditas.

Sebagai gambaran, ketika investasi aset tetap China melambat pada 2012 hingga 2015, harga tembaga turun lebih dari 40 persen, minyak lebih dari 60 persen, dan bijih besi lebih dari 70 persen. Penurunan tersebut ikut menekan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bergantung pada ekspor sumber daya.

Beberapa negara bahkan memiliki ketergantungan perdagangan yang sangat tinggi terhadap China. Australia, Brasil, dan Chile misalnya mengirim sekitar 25-40 persen total ekspornya ke China, sementara Angola, Republik Demokratik Kongo, Mongolia, dan Republik Kongo mengirim sekitar 45-90 persen ekspornya ke negara tersebut.

Jika permintaan China anjlok tajam, negara-negara tersebut bisa kehilangan salah satu pasar terbesarnya dalam waktu relatif cepat. Tekanan juga bisa merambat ke negara berkembang yang menerima pembiayaan atau pinjaman dari China ketika Beijing harus mengalihkan perhatian untuk menangani masalah domestiknya.

5. Rebalancing ekonomi jadi jalan keluar

Krisis global sebenarnya bukan sesuatu yang pasti terjadi. China masih memiliki ruang untuk mengubah model pertumbuhannya secara bertahap, terutama dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memperkuat jaring pengaman sosial.

Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap ekspor dan investasi industri. Pemerintah China juga telah menunjukkan beberapa upaya untuk mendorong konsumsi, termasuk melalui rencana ekonomi periode 2026-2030.

Froman menilai, China perlu melakukan rebalancing ekonomi sebelum tekanan semakin besar. Salah satu caranya adalah mengurangi subsidi terhadap sektor tertentu, memperkuat konsumsi domestik, serta membiarkan nilai renminbi bergerak menuju posisi yang lebih seimbang.

Negara-negara mitra China juga perlu menyesuaikan kebijakan perdagangan secara bertahap agar perubahan gak menimbulkan guncangan besar. Jika langkah tersebut tidak dilakukan dan China terus meningkatkan ekspor di tengah pertumbuhan permintaan global yang terbatas, surplus perdagangan yang saat ini menjadi kekuatan justru bisa berubah menjadi sumber masalah.

China memang masih menjadi mesin manufaktur penting bagi dunia, tapi skala produksi yang terlalu besar mulai menghadirkan persoalan baru. Surplus perdagangan hampir 1,2 triliun dolar AS pada 2025 menunjukkan betapa besarnya ketidakseimbangan tersebut. Ketika pasar global gak lagi mampu menyerap tambahan produksi China, tekanan bisa muncul pada perusahaan, pemerintah daerah, pekerja, hingga negara-negara yang bergantung pada perdagangan dengan Beijing.

Karena itu, rebalancing ekonomi China bukan hanya kepentingan Beijing, tapi juga penting bagi stabilitas ekonomi global. Jika penyesuaian dilakukan secara bertahap sekarang, risiko terjadinya guncangan besar di masa depan bisa ditekan.